Ormas Di Bojongsari – Sebuah kawasan yang seharusnya damai dan penuh aktivitas ekonomi yang sehat, kini berubah menjadi lahan subur bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang justru membawa keresahan. Pedagang kaki lima dan pemilik toko kecil di bonus new member 100 sekitar pasar Bojongsari mengeluhkan sikap para anggota ormas yang tidak segan-segan menekan mereka untuk membayar “uang keamanan”. Bukannya menjaga ketertiban, ormas ini malah menggunakan kedok keamanan untuk memperkaya diri secara paksa.
Para pedagang yang sehari-hari bergelut dengan perjuangan mencari nafkah di pasar, kini menghadapi ancaman baru yang jauh lebih berbahaya: pungutan liar yang di kemas dengan ancaman dan intimidasi. Tidak ada satupun pedagang yang luput dari tekanan ini. Bahkan, yang paling menyedihkan adalah ketika para pedagang yang menolak membayar langsung menjadi sasaran intimidasi, hingga barang dagangan mereka terancam.
Pungutan Liar Ormas Di Bojongsari
Uang keamanan seharusnya merupakan kontribusi sukarela demi menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sekitar. Namun, di tangan ormas Bojongsari, istilah itu berubah menjadi modus pemerasan yang sistematis. Dalam keseharian, anggota ormas mengunjungi kios dan lapak pedagang dengan dalih ingin memastikan keamanan di kawasan tersebut. Namun, yang terjadi adalah permintaan uang secara paksa dengan jumlah yang tidak sedikit.
Baca Berita Lainnya Juga Hanya Di factorytiletulsa.com
Seorang pedagang sayur yang enggan di sebutkan namanya dengan nada gemetar menceritakan pengalamannya. “Kalau nggak bayar, mereka bilang bisa bikin masalah, mulai dari barang dagangan hilang sampai lapak bisa di bongkar paksa. Kami cuma pedagang kecil, bagaimana mau melawan?” ujar pria paruh baya itu dengan wajah penuh kekhawatiran. Ini bukan kasus satu dua kali, melainkan kejadian yang sudah berlangsung berbulan-bulan dan semakin merajalela.
Dampak Keresahan Terhadap Pedagang dan Warga
Ketegangan akibat keberadaan ormas yang memeras uang keamanan ini menimbulkan suasana mencekam di Bojongsari. Pedagang yang biasanya bersemangat mencari nafkah kini harus menanggung beban tambahan. Banyak yang memilih pasrah, meski uang yang mereka keluarkan itu seharusnya bisa di gunakan untuk kebutuhan lain yang lebih penting, seperti modal usaha atau kebutuhan keluarga.
Tidak hanya pedagang, warga sekitar pun merasa terganggu dengan keberadaan ormas yang meresahkan ini. Aktivitas di sekitar pasar jadi kurang kondusif, banyak yang menghindari datang ke pasar karena takut terjebak dalam konflik atau intimidasi. Ini tentu berdampak buruk bagi roda perekonomian lokal yang sejatinya harus tumbuh dengan sehat dan damai.
Peran Aparat dan Ketidakefektifan Pengawasan
Ironisnya, upaya penindakan terhadap praktik pungutan liar ini terkesan lamban dan minim pengawasan. Aparat keamanan yang seharusnya menjaga ketertiban malah seperti abai dengan fenomena yang sudah menjadi rahasia umum ini. Masyarakat pun merasa bingung, kemana sebenarnya aparat dan pemerintah daerah?
Banyak warga yang sudah melaporkan ke pihak berwajib, namun belum ada tindakan tegas yang membuat ormas tersebut jera. Bahkan, ada desas-desus bahwa oknum-oknum tertentu di pemerintahan justru membiarkan praktik ini berjalan demi keuntungan pribadi. Ini menimbulkan pertanyaan besar soal integritas dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat kecil dari ancaman.
Suara Pedagang: Dari Ketakutan Menuju Perlawanan
Meskipun ketakutan menyelimuti, ada semangat bangkit dari para pedagang untuk bersatu melawan praktik pemerasan yang tidak adil ini. Mereka mulai mengorganisasi diri, mengumpulkan bukti, dan berusaha membentuk komunikasi yang lebih solid agar suara mereka di dengar. Namun, perjuangan mereka tidak mudah karena tekanan dari ormas yang punya jaringan kuat dan keberanian untuk bertindak kasar.
Situasi ini mengajarkan satu hal penting: keamanan yang sebenarnya tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan ormas semata. Keamanan sejati harus di jamin oleh sistem hukum dan aparat negara yang adil, bukan oleh sekelompok orang yang memanfaatkan ketakutan masyarakat demi kepentingan pribadi.